Sebuah kado manis untuk BPS diujung tahun
2016 akhirnya datang juga. Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menerima
penghargaan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai lembaga dengan
skor tertinggi yang mendapat predikat kepatuhan terhadap standar
pelayanan publik 2016 . Penganugerahan Predikat Kepatuhan Terhadap
Standar Layanan Publik tahun 2016 dilakukan oleh Ombudsman Republik
Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada Kementerian atau Lembaga dan
Pemerintah Daerah seluruh Indonesia.
Acara
berlangsung di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu
(7/12/2016). Jusuf Kalla tiba pukul 14.58 WIB, memakai kemeja batik
dengan celana hitam. Acara yang sedianya berlangsung pagi diundur
menjadi sore hari. JK hadir didampingi Menteri Riset, Penelitian,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir dan
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Menurut
Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto yang didampingi oleh Deputi Bidang
Metodologi dan Informasi Statistik Ari Nugraha, pencapaian prestasi ini
merupakan kontribusi semua jajaran di BPS. Menjadi tantangan bagi kita
untuk senantiasa berupaya meningkatkan terus pelayanan publik yang
maksimal. Disisi lain JK menegaskan bahwa "kalau kita ingin negeri ini
bersih maka percepatan layanan publik itu. Kalau bisa dipercepat ya
dipercepat jangan diperlambat," . Wakil Presiden Republik Indonesia ini
menambahkan, ada berapa acuan untuk meningkatkan sebuah pelayanan publik
yaitu waktu, kualitas dan biaya. "Layanan publik setidak-tidaknya
mempunyai tiga acuan, waktu kecepatannya, kualitas dan biayanya dan
banyak lagi. Lebih cepat, lebih baik dan lebih murah. Bagaimana melayani
masyarakat lebih cepat, berkualitas dan lebih efisien itulah yang
mendapat penghargaan ini," tambahnya.
Di
akhir acara Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla memberikan
secara simbolis penghargaan predikat kepatuhan terhadap standar
pelayanan publik dengan skor tertinggi. Berikut adalah daftar
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang mendapat skor
tertinggi:
Kategori Kementerian :
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia jumlah produk layanan yang
dinilai 12 produk layanan dengan skor 104,5.
Kategori Lembaga : Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah produk layanan yang dinilai 1 layanan dengan skor 105.
Kategori Provinsi : Jawa Timur dengan jumlah produk layanan yang dinilai 59 dengan skor 99,76.
Kategori Kabupaten: Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan jumlah layanan yang dinilai 58 dengan skor 94,16.
Kategori Kota : Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah layanan yang dinilai 59 dengan skor 98,36.
Selain
itu jumlah penerima penghargaan kepatuhan terhadap standar pelayanan
publik terdiri 11 Kementerian, 10 Lembaga Negara, 13 Pemerintah
Provinsi, 15 Pemerintahan Kabupaten dan 16 Pemerintahan Kota.