Salah satu kebijakan pengembangan jagung di tingkat nasional yang terus didorong oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah pembentukan Cadangan Jagung Nasional (CJN) dengan Perum Bulog selaku pengelola cadangan pangan tersebut.
Sebagai tindak lanjut kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan jagung di Provinsi NTB maupun ditingkat nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Marina Inn, Kabupaten Bima, Jumat (19/11). FGD ini dihadiri oleh Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dr. Kadarmanto, M.A., kepala BPS Provinsi NTB Drs. Wahyudin, M.M , Kepala BPS Kabupaten Bima Ir. Muhadi, Kepala BPS Kabupaten Dompu Isa, SE, M.M serta perwakilan dari lembaga, kementerian dan pemerintah daerah.
“FGD bertujuan untuk menjadi sarana diskusi bagi berbagai stakeholder baik dari pusat maupun dari daerah guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif bagi pengembangan jagung di provinsi NTB maupun di tingkat nasional,” ujar Asisten Deputi Pangan/Sekretaris Deputi Muhammad Saifulloh yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Musdhalifah Machmud.
Dalam merencanakan proses produksi dan mengestimasi keuntungan yang dapat diperoleh, stabilitas harga jagung merupakan kunci utama bagi petani. “Untuk itu Pemerintah perlu untuk menjamin ketersediaan stok dalam jumlah yang cukup sebagai alat stabilisasi harga,” ungkap Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Data Pangan Perum Bulog Epi Sulandri.
Kolaborasi dan sinergi dari berbagai stakeholder juga diperlukan untuk menjamin ketersediaan pasokan jagung, sehingga baik petani jagung maupun peternak unggas dapat tetap menikmati keuntungan. Dalam penugasan pengadaan jagung untuk pemenuhan kebutuhan peternak unggas yang menjadi target distribusi. BPS sebagai penyedia data statistik berkomitmen mendukung penuh penyediaan data jagung yang berkelanjutan dan akurat.
Beberapa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari pelaksanaan FGD tersebut, antara lain mendorong pembahasan kebijakan penyediaan cadangan jagung Pemerintah untuk stabilisasi pasokan dan harga jagung, penguatan kapasitas pelabuhan untuk peningkatan efisiensi biaya logistik, penyediaan fasilitas pasca panen untuk menjaga harga dan kualitas jagung saat panen raya, evaluasi regulasi Harga Pokok Pembelian jagung, pengembangan jagung secara tumpang sari untuk mencegah kerusakan lahan pada area tanam jagung di lereng gunung secara khusus di Kabupaten Bima, mendorong pembangunan pabrik pakan ternak di Provinsi NTB untuk meningkatkan penyerapan jagung, dan optimalisasi pemanfaatan resi gudang untuk pengembangan komoditas jagung.